BERITAJABAR.ID - Sejumlah aktivis Pemerintah menolak keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Gerakan tersebut dianggap hanya memprovokasi masyarakat dan menguras energi warga yang saat ini terfokus menangani Covid-19.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia rupanya mendapatkan penolakan dari berbagai daerah. Seperti yang ada di Kabupaten Kendal, dimana Aliansi Pemuda Kendal dengan tegas menyatakan sikap penolakan terhadap segala bentuk provokasi melalui Deklarasi KAMI. Dengan menggelar aksi teatrikal di Halaman Hutan Klorofil Kendal, Kamis (10/09/2020) malam.

Ketua pelaksana kegiatan teatrikal Aiasni Pemuda Kendal, Kelana Siwi Kristyaningtas menyampaikan, sebagai pemuda mewakili masyarakat Kendal mengucapkan banyak terimakasih kepada pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 yang sedang melanda bangsa ini.

Dikatakan, dirinya yang mewakili masyarakat Kendal merasa tidak rela apabila dalam masa perjuangan melawan panemi virus corona, terdapat sekelompok orang ataupun organisasi yang merongring rasa persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Kelana menyatakan, kita semua tidak rela apabila dalam masa perjuangan melawan pandemi covid-19 ini terdapat sekelompok orang, oknum ataupun organisasi yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Menurut Kelana, bangsa Indonesia khususnya khususnya di Jawa Tengah sudah aman, tenteram dan warga masyarakat Kabupaten Kendal tidak membutuhkan dan tidak sepakat dengan apa yang telah di deklarasi oleh KAMI.

Dirinya berharap dengan adanya acara teater seni yang diselenggarakan malam hari ini dapat lebih mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Kegiatan teater seni yang dihadiri puluhan pemuda dari Aliansi Pemuda Kendal berjalan aman dan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah.

Pada kesempatan berbedi Provinsi yang sama Jawa Tengah, Puluhan pemuda di Boyolalu yang menamakan dirinya sebaga Masyarakat Peduli Boyolali (MPB) menggelar aksi damai di kawasan Alun-alun Kidul Komplek Pemkab Boyolali. Aksi mereka merupakan wujud penolakan terhadap KAMI.

Agus Priyanto selaku Koordinator Aksi menyatatakan, pihaknya menolak keberadaan KAMI untuk berdiri di Boyolali, mengingat MPB tidak sejalan dengan apa yang didengungkan oleh KAMI.

Ia menegaskan, jangan sampai KAMI mendeklarasikan dirinya di Boyolali yang sudah kondusif. Boyolali tidak perlu ada KAMI karena hanya akan mempengaruhi suasana kondusif yang sudah terjaga selama ini.

Dengan demikian MPB mengajak semua pihak untuk terus menjaga suasana kondusif. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang masih merebak hingga kini.

Energi yang ada akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk bersama-sama pemerintah memerangi Covid-19 agar virus tersebut dapat segera hilang dari bumi Indonesia.

Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 09.30 hingga pukul 11.00 WIB, tampak sejumlah polisi mengawal acara yang diikuti puluhan aktifis yang berdiri berjajar menjaga jarak di sepanjang Jalan Merdeka Timur, mereka membagikan masker kepada para pengguna jalan yang melintas. Sembari membagikan masker, peserta aksi juga mengingatkan kepada pengguna jalan untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang dikumandangkan oleh pemerintah.

Selama aksi berlangsung. Mereka membentangkan sebuah spanduk yang berisi tentang 3 hal. Yakni Tolak KAMI di Boyolali, Tolak upaya Provokasi terhadap masyarakat Boyolali dan Ajakan untuk bersama-sama Pemkab Boyolali dalam memerangi Covid-19.

Di lokasi yang sama, Kepala Kesbangpol Boyolali, Suratno mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan aksi masyarakat yang digelar secara damai dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Adapun keberadaan KAMI sendiri, menurut Suratno hingga saat ini belum terdaftar di Boyolali.

Acara serupa juga diselenggarakan oleh kelompok yang menamai dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Wonogiri (AMPW), aksi yang digelar di depan gedung DPRD Wonogiri tersebut bertujuan untuk menolak masuknya KAMI ke Wonogiri.

Mereka berorasi dengan membawa tulisan dan sebuah spanduk, salah satunya bertuliskan Wonogiri tidak membutuhkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) #SaveWonogiri.

Dalam suasana audiensi, mereka juga meminta agar jangan sampai ada KAMI di Bumi Wonogiri. Oleh sebab itu, mereka meminta pemerintah untuk melakukan langkah pencegahan sedini mungkin terkait adanya bibit KAMI di Wonogiri. Hal tersebut juga diwujudkan dalam surat yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo.

Kegiatan tersebut juga diapresiasi oleh Setyo Sukarno selaku Ketua DPRD Wonogiri, karena sudah menyampaikan aspirasinya. Ia juga akan meneruskan surat tersebut kepada Presiden Jokowi.

Entah apapun nanti bentuknya, keberadaan KAMI masih dianggap sebagai gerakan yang berpotensi merusak persatuan di Indonesia.

  Oleh : Ahmad Bustomi)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini