- Proses Pemilu Berjalan Transparan, Publik Dukung Penetapan Hasil Pemilu
- BIN Bangun AMN Manado sebagai Wadah Pembinaan Pemuda, Masyarakat Sulawesi Utara Berikan Apresiasi
- Berdasarkan Fakta Sejarah, Papua Sah Jadi Bagian dari NKRI
- Pasca Putusan MK, Masyarakat Dukung Penetapan Hasil Pemilu 2024
- Pembangunan Papua Jadi Stimulus Tingkatkan Kualitas Pemuda Papua
- Mengapresiasi Keberhasilan Aparat Keamanan Lindungi Ratusan Warga Sigi dari Kejaran OPM
- KINERJA APBN 2024 TETAP TINGGI DITENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL
- BIN Gandeng Akademisi dan Universitas dalam Program AMANAH Demi Tingkatkan Inovasi Pemuda
- Indonesia Tetap Kondusif Pasca Penetapan Hasil Pemilu dan Putusan Sidang MK
- Stafsus BPIP Sebut AMN Manado Tempat Kaderisasi Pemimpin Masa Depan Bangsa
Bandung, beritajabar.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan Maklumat Larangan Mudik. Maklumat itu dia keluarkan untuk masyarakat Jawa Barat.
Maklumat larangan mudik itu untuk mencegah penyebaran virus corona di Jawa Barat. Hal tersebut diunggah via akun Instagramnya, Jumat (27/3/2020).
Berikut isi maklumat larangan mudik Ridwan Kamil:
1. Dilarang mudik ke kampung halaman di tengah pandemi Covid-19.
2. Barangsiapa memaksa mudik, maka akan otomatis berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan).
3. Jika berstatus ODP, maka harus isolasi diri 14 hari.
4. Kepolisian Jawa Barat akan mengambil tindakan hukum jika status ODP tidak melakukan isolasi diri.
Ridwan Kamil dalam unggahan tersebut juga mengatakan bahwa setiap warga memiliki potensi untuk terkena dan menularkan Covid-19 kepada siapapun, termasuk para keluarga di kampung halaman. Warga juga dapat berpotensi tertular virus selama berada dalam perjalanan. "Kalau sayang keluarga di kampung halaman, diam dulu sampai semua berlalu," tulisnya.
Ridwan Kamil juga menyebutkan akan segera berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencegah orang yang bekerja di Jakarta untuk pulang kampung selama sekolah dan sebagian kantor diliburkan. Selain berpotensi menularkan virus, kepulangan mereka juga dinilai akan menyulitkan Pemerintah Provinsi Jabar untuk mendata para ODP yang akan mendapat rapid test.
"Kami sedang melaksanakan rapid test untuk 20 ribu ODP dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan). Dengan hadirnya ODP baru ini akan jadi kendala karena keterbatasan alat tes," ungkapnya di Gedung Pakuan, Jumat (27/3/2020). Demikian Suara.com.
Photo : google image
TAGS: | kesehatan |
Berita Terkait
Write a Facebook Comment
Leave a Comments
#sekilas info
Trump dikecam : Pasien virus Corona agar disuntik disinfektan agar sembuh.
25 Apr 2020
#sekilas info
Nilai Pemerintah RI Lambat Cegah Corona, FKM UI: Corona Masuk Sejak Januari
19 Apr 2020
#sekilas info
Update Covid-19 Per Tgl 13 April 2020, Total Kasus Positif 4,557, Meninggal Dunia 399, Sembuh 380
13 Apr 2020
#sekilas info
Update Covid-19 Per Tanggal 13 April 2020, Total Kasus Positif 4,557, Meninggal Dunia 399, Sembuh 38
13 Apr 2020
#sekilas info
Naik 337. Update Covid-19 Tgl 9 April 2020, Total Kasus Positif 3.293, Meninggal 280, Sembuh 252
09 Apr 2020
- By AdminJabar
- 09:33:32 / 19 Apr 2024
Traveloka Paylater, Pesan Tiket Pesawat Bisa dicicil
BERITAJABAR.ID - Ketika tekanan pekerjaan semakin berat, dan mulai mempengaruhi kesehatan mental,...
Berita Populer
-
Petronas Temukan Cadangan Minyak di Wilayah Jawa T
Jumat, 16 Jul 2021 - Dilihat 894 Kali