BERITAJABAR.ID - Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dapat menjadi langkah tepat untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. DOB Papua akan membantu mempercepat pembangunan di Papua, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Papua. 

DOB Papua yang telah resmi disahkan sangat dibutuhkan Masyarakat Papua. Hal ini karena Papua memiliki luas wilayah yang cukup besar dan lokasinya yang jauh dari Ibukota Negara, sehingga memiliki tantangan tersendiri di dalam pengelolaannya. DOB akan menjawab segala tantangan di dalam pengelolaan Papua, dengan memperlebar rentang kendali agar pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Papua dapat terwujud dengan optimal.

Pasca disahkannya DOB, Papua kini memiliki tambahan tiga provinsi baru. Provinsi baru tersebut yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan. Tiga provinsi baru ini akan membuat pusat pemerintahan daerah baru lebih dekat ke masyarakat yang berada di pelosok, dan dapat menghadirkan fasilitas pelayanan publik seperti fasilitas administrasi, kesehatan, pendidikan ke wilayah yang sebelumnya tidak memilikinya. 

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan pemekaran tiga DOB di Papua merupakan bahagian dari ikhtiar pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Papua. Dirinya berharap dengan adanya pemekaran provinsi baru ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua dan political will dari Pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang semakin terarah, terpadu, dan berkelanjutan. 

Sebagai informasi, political will adalah adanya kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan. Political will dapat menjadi basis keyakinan publik terhadap pemerintah. Jika publik yakin bahwa pemerintah memiliki political will, maka publik akan memberikan nilai bagus dan dukungan kepada pemerintah.

Pembentukan tiga DOB di Papua merupakan amanat dan implementasi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tepatnya Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan lex specialis. Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan otonomi khusus yang ada di Papua memiliki sifat lex specialis systematis. Maksud dari sifat tersebut adalah khusus yang sangat khusus dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan antara aturan pelaksanaan di bawahnya dengan Undang-Undang itu sendiri. 

Ketua Umum Pemuka Adat Papua Jan Christian Arebo dalam webinar bertajuk Expansion of Papua Province of The Youth Generation menyatakan bahwa pemekaran provinsi di Papua selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan. Jan Christian menambahkan bahwa kebijakan DOB di Papua merupakan kebijakan yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo dan merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

Pembentukan DOB Papua dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, karena dapat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Papua dengan memberikan pelayanan publik yang lebih merata kepada masyarakat. DOB Papua juga akan menyerap SDM-SDM, khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang tentunya akan menguntungkan generasi muda Papua, yang memiliki kemampuan di berbagai bidang. 

DOB Papua sangat menguntungkan bagi OAP karena memberikan afirmasi khusus kepada OAP untuk menjadi bagian dari aparatur negara, dimana formasi pengisian ASN akan diisi oleh 80% ASN. Tidak sekedar itu, pelaksanaan DOB di Papua akan membuat kesempatan untuk pertama kalinya pengisian ASN dengan penerimaan OAP berusia 48 tahun untuk calon ASN dan usia 50 tahun untuk tenaga honerer. Ini merupakan kebijakan baru, karena sebelumnya batas usia kedua formasi ini adalah 35 tahun.

Pemerintah juga telah membuat roadmap atau arah kebijakan dalam pelaksanaan operasionalisasi penyelengaraan pemerintah di 3 provinsi baru di Papua. Roadmap yang telah disusun berupa mekanisme pelantikan PJ Gubernur, Peresmian Provinsi, Manajemen ASN, hingga proses pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan sebagainya. Rangkaian kebijakan tersebut merupakan bukti keberpihakan pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat OAP dan telah sangat sungguh-sungguh diperjuangkan.

Saat ini pemerintah telah membentuk sebuah badan khusus yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi, harmoisasi, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi terpadu untuk pelaksanaan pembangunan di Wilayah Papua. Badan khusus ini langsung diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan para Menteri Kabinet, Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pejabat dari Papua.

Selain membuat roadmap pelaksanaan DOB, Pemerintah juga akan melakukan pendampingan dan supervisi agar pembangunan di daerah otonomi baru Papua dapat berjalan optimal dalam merealisasikan dana pembangunan dalam berbagai bidang. Hal ini merupakan bentuk pertanggungawaban karena seluruh anggaran untuk pelaksanaan DOB ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai yang disepakati oleh Komisi II DPR dan juga Pemerintah Indonesia.

Semoga ke depan Masyarakat Papua dapat merasakan adanya perbaikan yang signifikan dari segi ekonomi, pendidikan, akses kesehatan, pelayanan birokrasi/pemerintahan dan lain sebagainya. Karena DOB dapat berperan sebagai cara untuk mereduksi kecemburuan sosial pemicu konflik, dan sebagai cara untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan di Papua.

Oleh: Levi Raema Wenda*) Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.