Banjir yang terjadi pada 25 Februari 2020 disinyalir karena kegagalan Gubernur Anies Baswedan dalam mengantisipasi banjir. Warga pun geram dan mulai tidak percaya dengan kepemimpinan Anies Baswedan.
Belum lagi selesai kasus banjir yang terjadi 2019 lalu. Kini Anies Baswedan harus menghadapi kenyataan atas ancaman gugatan dari warga DKI yang merasa dirugikan. Anies dinilai lalai dalam program antisipasi banjir tahun lalu itu. Sejumlah kasus yang menyoroti mantan menteri pendidikan itu kian bergolak kala banjir melanda lagi di tanggal 25 Februari 2020. Hal ini menunjukkan jika upaya sang Gubernur untuk mengatasi hal ini sangat minim, bahkan mungkin tidak ada.
Anies Baswedan yang sebelumnya menjanjikan sejumlah sistem tata kota yang bebas banjir kala mencalonkan diri menjadi Gubernur kini tinggal angan-angan. Ketidakbecusan Anies terlihat kala sejumlah proyek dengan dana senilai 1T itu mangkrak ditengah jalan. Pembebasan lahan untuk area hijau terkendala, proyek naturalisasi mandeg hingga sederet permasalahan lainnya. Belum lagi kabar sang Gubernur yang mencatut uang proyek normalisasi dan naturalisasi senilai Rp500 juta. Hal ini makin membuat Anies tersudut. Warga Jakarta yang geram mulai maju dan menuntut. 
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait banjir yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, pemerintah daerah belum siap dengan antisipasi dampak hujan.
Dia menuturkan, petugas Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta ialah orang yang paling mengerti terkait persoalan di lapangan. Namun menurut Prasetio, Pemprov DKI tak mengoptimalkan kinerja petugas Sudin SDA yang sudah ada.
Dia juga melakukan sejumlah peninjauan bak kontrol yang ada di kawasan Menteng. Dari peninjauan tersebut Prasetio menyebut setidaknya ada 5 bak kontrol yang tidak bisa dibuka. Akibatnya, petugas Sudin SDA tidak dapat turun untuk membersihkan saluran air di bawah trotoar. Sehingga, sampah kemudian menumpuk dan menyebabkan banjir di kawasan Menteng. Dia menambahkan jika hal ini memang betul terjadi, bahkan dirinya menunjukkan sebuah karung besar berisi sampah dari hasil membersihkan saluran.
Prasetio turut menyatakan akan meminta komisi D DPRD DKI Jakarta guna memanggil Sudin SDA DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk meminta penjelasan terkait bak kontrol yang tidak bisa dibuka tersebut. Agar nantinya tak dianggap saling menyalahkan.
Persoalan berlanjut ketika Prasetio ditanya terkait banjir di RSCM, dirinya menyinggung soal tanggung jawab Anies Baswedan terkait pompa air. Dia menekankan Anies harus dapat mengatur pengendalian pompa air. Dia menegaskan bahwa pompa air ini 1000 persen kewajiban Gubernur, bukan orang lain.
Dia juga mengkritik langkah Anies yang sengaja memberikan tanggung jawab ini kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA). Padahal masalah ini bukan keahliannya (Kadin SDA).
Hal lain yang menjadi pertanyaan ialah berkenaan dengan 400 pompa mobile dengan kapasitas dengan kapasitas 1-6 meter kubik yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta tak diketahui keberadaannya. Hal ini menyusul peristiwa banjir yang masih terus terjadi. Jika penggunaan 400 pompa mobile ini dapat dipertanggungjawabkan tentunya banjir tetap dapat diatasi. Prasetio pun mencontohkan kawasan Mal Kepala Gading dan juga Pulomas yang menjadi langganan banjir ketika turun hujan. Padahal, hingga akhir Februari ini hujan masih terus terjadi. 
Kini Sang mantan mendikbud ini tentunya harus segera bertanggung jawab. Kasus banjir yang menelan banyak korban hingga meninggal dunia tahun 2019 belum rampung, kini ia harus kembali berurusan dengan dugaan pompa mobile yang tak pada tempatnya. 
Berkaca mata dari pengalaman, harusnya Anies sudah tanggap serta berbenah. Apalagi hujan terus saja turun hingga akhir Februari dan fatalnya lagi menyebabkan banjir. Meski hanya hujan lokal, faktanya banjir masih melanda. Bukankah hal ini mengindikasikan nol upaya. Termasuk penggunaan pompa yang disinggung oleh Prasetio selaku Ketua DPRD DKI, yang tidak dioptimalkan. Ya jelas saja jadi pertanyaan, jika optimal tentunya banjir tetap dapat ditanggulangi. Alhasil, masyarakat kini makin dibuat geram oleh perilaku Anies yang dianggap menyepelekan masalah ini. Bagaimana tidak, seluruh harta benda hingga nyawa hilang, sementara Anies seolah tak memberikan respon. Tidak berlebihan jika warga mulai tidak percaya dengan kepemimpinan Anies Baswedan. 

)* Penulis adalah pengamat sosial politik