Rencana Front Pembela Islam dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk melakukan demo pada 21 Februari 2020 banyak mendapat penolakan. Pasalnya ormas yang sering menggunakan isu agama ini dinilai belum mendapatkan izin resmi terkait perpanjangan organisasinya. Selain itu, aksi tersebut juga dianggap menciptakan kemacetan sehingga menganggu mobilitas masyarakat yang memiliki keperluan penting.

Rencana FPI untuk mendorong kasus penegakkan hukum korupsi pada aksi 212 nampaknya sia-sia. Bukannya kepercayaan publik yang hadir, justru malah banjir pertanyaan. Pasalnya, ormas Islam tersebut dikabarkan belum memperbaharui SKT karena terkendala suatu hal.

Dalam surat pemberitahuan terebut rencana gelar aksi 212 tertulis akan digelar 21 Februari 2020 pukul 13.30 WIB atau setelah salat Jumat. Termasuk adanya imbauan untuk melaksanakan salat di masjid sekitar Patung Kuda dan juga Istana Negara Jakarta.

Sebelumnya rencana aksi terkait bakal dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI. Namun agaknya mengalami perubahan. Menurut Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengungkapkan rencananya bersama Persaudaraan Alumni atau PA 212 untuk menggelar aksi unjuk rasa tepatnya di Patung Kuda dan Istana Negara. Dirinya bahkan mengklaim jika seluruh persiapan telah matang.

Di dalam konfirmasinya, Munarman menyebut tuntutan FPI, PA 212, beserta GNPF Ulama, seperti yang telah diumumkan dalam surat elektronik sebelumnya ialah tangkap dan penjarakan para pelaku korupsi yang melibatkan para penguasa. Mereka menuntut agar segera diungkapnya dua kasus korupsi yang tengah hangat saat ini. Yang meliputi; kasus Jiwasraya dan dugaan suap caleg PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku beserta eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Meski sudah menyatakan persiapan telah rampung dan matang, Munarman masih enggan menjelaskan berapa banyak jumlah massa yang ikut turun ke jalan dalam aksi menentang korupsi tersebut. Namun, pihaknya berjanji akan menyebutkan detail teknis terkait tuntutan dan hal lainnya dalam sebuah konferensi pers yang akan dilaksanakan menjelang demontrasi.

FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 berdalih jika jauh-jauh hari telah mengumumkan akan menggelar demonstrasi, hal ini menyusul masih banyaknya kasus korupsi yang dianggap terbengkalai. Ketiga pihak tersebut diberitakan menuntut penanganan lebih serius atas kasus korupsi yang marak terjadi di Nusantara.

Bahkan, Munarman juga telah mengatakan pihaknya akan meminta kejelasan kepada pimpinan KPK Firli Bahuri, sejauh mana kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah itu bakal diusut. Tak hanya itu, merekapun menyoroti kasus lain yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp 35 triliun, kasus PT Jiwasraya dengan total kerugian Rp 13 triliun, beserta kasus PT Asabri dengan kerugian Rp 10 triliun.

Kendati demikian, KPK menyangkal jika kinerja mereka adalah atas permintaan pihak tertentu. KPK menegaskan mereka bakal bekerja secara profesional menurut ketentuan yang berlaku. Jadi FPI diminta jangan ke-geer-an.

Sudah bukan rahasia jika kasus korupsi di tanah air ini sulit untuk diatasi. Mengingat kasus ini seperti melibatkan pihak satu dengan lainnya. Sehingga penanganannya memang membutuhkan usaha yang ekstra, terlebih KPK kini tengah berbenah. Tak ayal banyak penyesuaian terkait kinerja mereka. Namun, bukan berarti mereka santai. Buktinya  banyak kasus mandeg mulai diatasi dan ditindaklanjuti. Pemerintah-pun urung menyerah, termasuk mencopot para jajaran yang terjerat kasus dan menggantikannya dengan yang baru, yang lebih berkompeten dan loyal terhadap negara. Utamanya membantu pemberantasan kasus rasuah di tanah air.

Menyikapi aksi reuni 212 yang mengusung tagar untuk memberantas korupsi, secara pribadi hanyalah alasan semata. Hal ini tentunya bisa dihubungkan dengan momentum Pilkada misalnya, bisa jadi kan? Pasalnya, ormas-ormas ini selalu muncul meramaikan panggung para politisi yang diusungnya. Namun, mereka harus menelan pil pahit kala kandidatnya sempat kandas saat melenggang menuju kursi pemerintahan beberapa waktu lalu.

Bukan FPI dkk namanya, dulu waktu membela pembesar FPI yang visanya kedaluwarsa saja rela menentang negara, meski akhirnya nangis-nangis minta pemerintahan untuk membantu kepulangan sang habib kesayangan. Apalagi kasus korupsi yang notabene telah ada sedari dulu. Tentunya hal ini mudah saja kan bagi mereka untuk "pura-pura peduli" demi melancarkan kepentingan yang diingini. Lalu mengapa mereka tak jadi politisi? Dan jawabannya adalah "Anti", mereka kan ormas Islam, slogan-slogan yang mereka usung kan Islami, meskipun tetap mencari kandidat untuk diboncengi!

)* Penulis adalah pengamat sosial politik