BERITAJABAR.ID - Jagat maya kembali heboh karena BEM UI menuduh Presiden Jokowi hanya lip service. Pernyataan ini tidak berdasar karena ia tidak membuat kajian terlebih dahulu. Pihak BEM harap berhati-hati saat mengeluarkan statement, karena bisa berujung fitnah dan akhirnya tersandung kasus UU ITE.

Presiden Jokowi yang menjabat 2 periode, sering dipuji sebagai sosok yang humanis dan pro rakyat. Namun anehnya, ada saja yang berkomentar negatif, entah apa alasannya. Mahasiswa yang bergabung dalam BEM UI tiba-tiba mengkritik di media sosial, dan menyebut bahwa Presiden Jokowi hanya lip service karena ada janji yang belum direalisasikan.

Pernyataan ini tentu langsung menghebohkan dunia maya, karena tidak ada angin tidak ada hujan, mereka menyebut presiden dengan yang buruk. Donny Gahral Adian, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden menyatakan bahwa kritik BEM UI adalah bentuk ekspresi seorang mahasiswa, tetapi akan lebih baik lagi jika saran dan kritik berdasarkan data dan fakta.

Fakta dari mana jika Presiden hanya lip service? Padahal sudah banyak sekali program yang berhasil diterapkan di lapangan, seperti vaksinasi nasional, pembangunan bendungan-bendungan untuk mencegah banjir, pembuatan jalan tol untuk mempercepat mobilitas masyarakat, dll.

Selain itu, program pemerintah tak hanya ada di Indonesia bagian barat tetapi juga di Indonesia bagian timur. Buktinya, Papua ditunjuk jadi tuan rumah PON XX dan di sana dibuat berbagai infrastruktur pendukung. Di Nusa Tenggara juga dibangun bendungan untuk mengatasi musim kering, agar peternak tidak menderita karena kekurangan suplai rumput.

Jika para mahasiswa yang bergabung dalam BEM UI berkata buruk tentang Presiden, maka mana datanya? Jangan membuat fitnah hanya untuk sensasi di media sosial. Saat ini sudah ada pasal penghinaan presiden dan UU ITE, sehingga tidak boleh asal ceplos dan sembarangan mengeluarkan statement negatif.

Donny menambahkan, jika mahasiwa UI bertanya masalah demo dan akhirnya ada yang ditangkap oleh aparat, maka perlu dilihat apakah mereka melanggar hukum pidana? Jika ada yang melanggar seperti melakukan pembakaran ban, pelemparan ke gedung MPR, penyerangan ke aparat, atau perusakan fasilitas umum, maka otomatis akan ditangkap karena sudah jadi tindak kriminal.

Untuk penangkapan mahasiswa pasca demo, Donny beralasan bahwa itu case per case. Jangan disamaratakan, seolah-olah mereka dilarang untuk berdemo. Unjuk rasa saat pandemi dilarang karena takut ada klaster corona baru. Sehingga yang ‘ditangkap’ sebenarnya diajak untuk tes rapid secara acak, dan justru mereka terselamatkan dari bahaya virus covid-19.

Politisi Ferdinand Hutahean menyatakan keheranannya terhadap BEM UI, mengapa tingkat kecerdasannya tidak seperti angkatan-angkatan sebelumnya? Dalam artian, bisa jadi mereka bcara negatif karena termakan oleh hoaks. Berita palsu biasanya menyasar orang-orang yang mudah tersulut emosi dan tidak mengecek kebenarannya terlebih dahulu alias kurang cerdas dalam memanfaatkan kecanggihan gadget.

Sebagai mahasiswa dan agent of change maka BEM UI seharusnya berpikir panjang sebelum mengeluarkan sebuah statement dan jangan asal-asalan. Apalagi akun media sosialnya sudah memiliki banyak followers, sehingga jika ada kesalahan saat men-tweet, akan sangat fatal akibatnya. Jangan sampai malah memfitnah sana-sini, dan jika diralat pun masyarakat akan kebingungan.

Seharusnya BEM UI tidak mengeluarkan pernyataan negatif tentang Presiden. Sebagai pemimpin Indonesia, Presiden Jokowi terang-terangan berkata bahwa beliau tidak anti kritik, tetapi untuk memberi saran dan kritik harus sesuai dengan fakta dan bukti. Jangan asal ceplos karena bisa tersangkut pasal penghinaan presiden dan UU ITE, sehingga akan berbuntut panjang ke depannya.

Oleh : Zakaria )* Penulis adalah warganet tinggal di Depok