BERITAJABAR.ID - JAKARTA, Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Prof. Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa dengan berbagai situasi global saat ini, khususnya perang Rusia – Ukraina berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan juga APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). 

Ia pun mengingatkan bahwa APBN berfungsi sebagai instrumen efektif yang digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. 

Prof. Bambang memandang bahwa APBN perlu lebih difungsikan ke sektor produktif agar tepat sasaran. 

“Sudah saatnya Indonesia menatap cara APBN produktif yang lebih baik. Bantuan harus bersifat tepat sasaran seperti ke sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemerintah daerah mulai memikirkan harga-harga public utility termasuk public transportation,” ujarnya. 

Selain itu, Prof. Bambang memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Sosial (Kemensos)  selama ini terkait penyelenggaraan program Bantuan Sosial (Bansos). 

Oleh karena itu, ia mendukung Bansos untuk dikelola oleh kemensos agar disalurkan untuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, rentan, maupun pra kelas menengah. 

“Sampai dengan semester I tahun 2022, Kemensos telah melaksanakan pemberian bantuan sosial PKH kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan sosial pangan non tunai melalui Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM, dan penyaluran BLT minyak goreng kepada 20,3 juta penerima,” papar Prof. Bambang. 

Ditempat terpisah, Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya memaparkan bahwa Belanja APBN periode tahun 2022 naik sebesar 392,2 Triliun. Sedangkan untuk subsidi BBM tahun 2022 terjadi penambahan APBN sebesar 252,5 Triliun. 

Dengan melihat berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, Berly pun menilai target defisit APBN untuk periode tahun 2023 seharusnya maksimal hanya di angka 3 persen. 

Berly menyarankan agar pemerintah sebaiknya tetap menjaga adanya pembengkakan biaya dari sisi belanja (cost over run). Sehingga target ekonomi di tahun 2023 dapat tercapai secara optimal. 

Sebelumnya Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, Ph.D menilai masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mengatasi masalah BBM. 

Ia mengungkapkan, sebanyak 69% masyarakat Indonesia percaya bahwa pemerintahan Presiden Jokowi dapat mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, sehingga tidak akan terjadi krisis ekonomi seperti negara Srilanka. 

Kendati demikian, Sirojudin mengungkapkan bahwa masih adanya informasi asimetris antara pemerintah dan masyarakat terkait langkah penyelamatan APBN. Sehingga mengakibatkan tingginya penolakan dari masyarakat. 

Menurutnya, masyarakat menilai bahwa APBN masih baik-baik saja dengan melihat harga BBM yang masih terjangkau. Padahal selama ini masyarakat membayar BBM dibawah harga keekonomian oleh karena peran subsidi dari pemerintah. 

Ia menambahkan, sebanyak 29% masyarakat mengetahui bahwa BBM diimpor dari luar negeri, sementara 71% lainnya tidak tahu. Dengan demikian, tidak semua masyarakat mengetahui situasi global saat ini berdampak terhadap kenaikan harga BBM. 

Sirojudin menyarankan agar kedepannya pemerintah melibatkan media dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. 

“Sebab media cenderung mempublikasikan dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM dibandingkan latar belakang dari kebijakan tersebut,” tuturnya.