BERITAJABAR.ID - Bukan Persaudaraan Alumni (PA) 212namanya jika tidak merindukan aksi turun ke jalan. Kelompok yang memiliki agenda reuni tahunan inipun berencana akan kembali menggelar aksi penolakan rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) jilid . Masyarakat pun menolak aksi tersebut karena dapat mempercepat penularan Virus Covid-19 yang saat ini belum ditemukan obatnya.

Persaudaraan Alumni 212 akan kembali turun ke jalan pada 5 Juli 2020 untuk melakukan demonstrasi. Aksi jilid kedua ini digadang-gadang akan dihadiri oleh massa yang lebih besar dari aksi bela agama yang ingin agar Ahok masuk bui beberapa tahun lalu.

Novel Bakmumin selaku Ketua Media Center PA 212 menuturkan, bahwa pihaknya belum lelah untuk menolak RUU HIP. Bahkan mengklaim akan mengerahkan massa lebih banyak dalam demonstrasi menolak RUU HIP jilid 2.

RUU HIP sendiri sejatinya belum dibahas lebih lanjut oleh pemerintah, karena saat ini pemerintah masih fokus dalam menangani wabah covid-19 dan menyiapkan tatanan baru new normal. Jika aksi massa ini lebih banyak dari aksi sebelumnya, tentu saja bukan tidak mungkin hal ini berpotensi memunculkan wabah covid gelombang kedua.

Padahal, Presiden RI Joko Widodo telah menegaskan bahwa dirinya tidak mengirim surat presiden (surpres) sebagai tanda persetujuan pembahasan legislasi atas RUU HIP kepada DPR. Pemerintah pusat juga tidak ikut campur terhadap usulan RUU yang murni merupakan inisiatif DPR tersebut.

Jokowi juga mengaku bahwa dirinya belum memutuskan untuk mengeluarkan surpres tersebut. Ia juga selalu memperhatikan suara-suara dari masyarakat dalam membahas sebuah undang-undang.

Dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Bogor, Jokowi secara tegas telah berkomitmen untuk menutup pintu secara rapat terhadap paham komunisme di Indonesia.

Langkah inipun cenderung berlebihan, apalagi jika sampai ada pembakaran bendera partai. Tentu saja ada cacat logika jika sebuah partai di Indonesia dianggap sebagai simbol dari PKI. Padahal kita semua sudah tahu bahwa komunisme tidak akan memiliki tempat di Indonesia.

Awalnya, RUU HIP ini memang bertujuan untuk memperkuat ideologi pancasila. Sehingga usulan RUU HIP ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang sehat, bukan dengan narasi kebencian apalagi sampai bakar bendera.

Jika memang RUU HIP merupakan hal yang kontraproduktif, tentu masih ada langkah konstitusional agar pemerintah atau DPR menghentikan pembahasannya. Namun semangat dalam memberikan payung hukum dalam bentuk Undang-undang BPIP itulah yang perlu didukung, karena hal tersebut menyangkut masalah ideologi bangsa.

Perlu diketahui bahwa posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini baru diatur Perpres, sehingga harus diperkuat oleh undang-undang agar tidak mudah dibubarkan pemerintah selanjutnya.

Tentu saja kita semua tahu bahwa ormas seperti Muhammadiyah dan NU telah secara tegas menolak keberadaan RUU HIP. Namun penolakan tersebut bukan berarti harus disampaikan dengan aksi turun ke jalan. Karena hal tersebut merupakan hal yang berlebihan.

Apalagi jika dalam aksi tersebut memunculkan narasi bahwa DPR atau Pemerintah hendak membuka celah untuk kebangkitan PKI. Tentu saja hal itu sangatlah berlebihan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan salah satu politisi PDI-Perjuangan, secara tegas membantah atas tudingan soal partainya yang punya paham yang sama dengan PKI.

Ganjar mengatakan bahwa dirinya telah cukup lama menjadi orang PDI, pihaknya juga tidak setuju dengan PKI, karena pihaknya berada pada barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara.

Ia pun mengatakan bahwa isu yang diangkat dalam Problematika RUU HIP tersebut merupakan tempelan untuk memprovokasi kemarahan massa.

Ganjar pun mengatakan bahwa tidak setuju terhadap sesuatu tentu boleh, tapi janganlah sampai merusak, karena pasti ada yang tidak suka dengan situasi kondisi politik yang berjalan saat ini.

Aksi massa yang akan digelar oleh PA 212, bisa jadi bukan bentuk kepedulian mereka terhadap pancasila, namun sebagai momentum bagi mereka yang rindu turun ke jalan karena 2 Desember masih lama.

Daripada menggelar aksi berjilid-jilid, justru lebih baik ajukan banding secara elegan, bukan dengan aksi yang menimbulkan kebencian. Apalagi status pandemi belum dinyatakan berakhir, tentu saja aksi ini merupakan aksi terang-terangan dalam melanggar protokol kesehatan. Jika aksi kedua ini kelak memicu klaster baru penyebaran covid-19, bukankah ini akan mendatangkan mudhorot?

  Oleh : Zakaria ) Penulis adalah warganet tinggal di Bogor